Perlu ditegaskan bahwa dengan visi tersebut, GOLKAR tetap kukuh pada platform perjuangannya. Platform adalah landasan kita berpijak dari mana dan ke arah mana arah perjuangan kita menuju. Platform ini membedakan Partai GOLKAR dengan organisasi kekuatan sosial politik atau partai politik lain.
Platform yang merupakan sikap dasar GOLKAR ini merupakan kristalisasi dari pemahaman, pengalaman dan kesadaran historis GOLKAR dalam membangun bangsa dimasa depan.
GOLKAR berpijak pada landasan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalama pemahaman ini Golkar baru menolak gagasan negara federal dan setuju dilakukannya pengurangan terhadap kecenderungan sentralisme dalam pengelolaan negara dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah.
GOLKAR berwawasan kebangsaan . Wawasan kebangsaan adalah satu cara pandang yang mengatasi paham golongan dan kelompok baik atas dasar suku, etnis, agama, bahasa , aliran maupun atas dasar kebudayaan. Dengan wawasan ini, maka semua potensi bangsa mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal, sehingga kelompok minoritas sekalipun akan merasa seperti berada di rmahnya sendiri. Potensi-potensi ini bahkan kemudian harus dihimpun sehingga menjadi kekuatan yang besar.
GOLKAR adalah partai majemuk ( pluralis ). GOLKAR adalah partai yang menampung kemajemukan bangsa Indonesia. Bagi GOLKAR kemajemukan adalah anugerah Tuhan yang membentuk mozaik ke-Indonesia-an yang sangat indah dan mempesona yang berbuhul dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Komitment ini akan dipertahankan oleh GOLKAR sepanjang masa, karena komitment pada keterbukaan dan kemajemukan adalah merupakan komitment pada keterbukaan dan kemajemukan adalah merupakan komitment pada identitas ke-Indonesia-an. Dengan demikian maka GOLKAR tidak sependapat dengan pembelahan masyarakat ( social fragmentation ) berdasarkan sifat primordial dan sektarian. Dengan sikap yang non-aliran dan non-sektarian, GOLKAR mengembangkan perspektif fungsi sehingga pendekatan yang dilakukan adalah berorientasi pada program ( program oriented ) bukan berorientasi ideologi ( ideology oriented).
GOLKAR adalah partai yang komitment pada demokrasi. Demokrasi yang hendak dibangun adalah "Demokrasi Indonesia", yaitu demokrasi yang dilandaskan pada prinsip dan nilai Pancasila. Golkar Baru menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan yang memperkokoh dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
GOLKAR adalah partai yang berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan nasional. Peningkaran kesejahteraan itu diwujudkan antara lain dengan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh. Dengan sikap ini GOLKAR mempertegas keberpihakan pada rakyat.
GOLKAR adalah partai yang komitment pada penegakan hukum, keadilan dan hak-hak asasi manusia. Sebagai partai politik yang hidup di negara yang berdasarkan hukum, maka Golkar senantiasa mengupayakan terwujudnya supremasi hukum di segala bidang. Komitment ada penegakan hukum, keadilan, dan hak-hak asasi manusia ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan dan tata kehidupan bernegara yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum.
GOLKAR adalah partai yang senantiasa mendasarkan gerak langkahnya pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama . Etika dan moralitas adalah saripati agama dan buah dari keberagamaan itu sendiri. Dengan komitment ini GOLKAR menempatkan keimanan dan ketakwaan sebagai salah satu asas pembangunan. Dalam persepsi yang demikian maka agama menempati kedudukan yang sangat penting karena agama memiliki fungsi motivatif, inspiratif, dan sublimatif.
GOLKAR adalah Partai yang dalam setiap gerak langkahnya senantiasa berpijak pada wawasan pembaharuan dan pembangunan yang telah menjadi sikap dasar GOLKAR sejak kelahirannya, bahkan menjadi salah satu butir dari nilai-nilai dasar GOLKAR seperti tercantum dalam Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya "GOLKAR adalah pelopor Pembaharuan dan Pembangunan". Sikap dasar ini membawa GOLKAR senantiasa mendorong gerakan reformasi secara menyeluruh yang dilangsungkan secara gradual , inkremental, dan konstitusional.
Minggu, 10 Februari 2008
Bapak Bangsa Di Hati Kepala Negara
Setelah Pak Harto Tiada
Indonesia berduka. Presiden RI yang kedua, Jenderal Besar (Purn) TNI Soeharto telah berpulang ke Rahmatullah, Minggu 27 Januari 2008. Sebagai tokoh besar, Pak Harto meninggalkan banyak kesan, banyak kenangan, dan mungkin banyak kontroversi. Ibarat drama, ujung perjalanan hidup dari Bapak Pembangunan Indonesia ini penuh dengan “kisah besar”. Begitu pula yang dirasakan bangsa Indonesia tatkala puluhan tahun silam Bung Karno, Bapak Proklamator Indonesia berpulang. Suka tidak suka, senang tidak senang, Bung Karno dan Pak Harto adalah dua pemimpin besar Indonesia yang telah memberi “kenangan besar” kepada bangsa yang sama-sama mereka cintai.
Kepergian Pak Harto semestinya kita jadikan sebagai “gerbang batin” yang baru untuk melangkah menjadi bangsa yang tidak lagi terpecah oleh dendam politik-ideologis yang tidak mungkin terjembatani. Bangsa Indonesia kini memerlukan “rekonsiliasi nasional” dengan menimba hikmah dari kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto. Jangan lagi ada dendam yang diwarisi. Para pemimpin dan elite bangsa ini kiranya mampu melakukan cutting off, pemutusan terhadap realitas sejarah masa lalu yang sarat oleh dendam politik.
Mesti ada kemampuan dan keberanian kolektif serta sikap jiwa besar untuk menutup lembaran-lembaran kelam dari era dua rezim, Orde lama dan Orde Baru yang terwakilkan oleh sosok dan gaya kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto. Mari kita kenang semua hal baik yang ditinggalkan oleh Bung Karno dan Pak Harto, agar kita mampu berjalan dengan kepala tegak di pentas kehidupan global, demi menjaga harga diri kita sebagai bangsa yang bermartabat. Hukum memang mesti ditegakkan di negeri ini. Namun demikian, penegakan hukum tidak boleh terpenjara oleh dendam. Apalah guna memelihara dendam politik, padahal dendam hanya akan beranak pinak pada dendam yang baru?
Untuk itulah, generasi baru pasca kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto mesti mampu merebut momentum sejarah untuk membuat sejarah baru bagi negeri ini, yakni “menguatkan bangsa dan meneruskan pembangunan bangsa dengan modal persatuan nasional yang sejati” Ini hanya dapat dimulai dengan spirit dan nawaitu untuk melakoni rekonsiliasi nasional. Sehubungan dengan ini, bangsa Indonesia memerlukan leadership guna memulai langkah-langkah konkrit rekonsiliasi nasional.
Presiden SBY telah memberi bukti konkrit bagaimana seharusnya negara memperlakukan para mantan presiden. Bentuk penghomatan pemerintah kepada Pak Harto di saat kematiannya, sudah tepat. Begitulah semestinya negara memperlakukan pemimpin bangsa yang berjasa besar kepada negara dan bangsa. Ini modal awal untuk keluar dari lingkaran dendam politik-ideologis yang berkepanjangan. Indonesia berduka dengan kepergian Pak Harto, seperti yang dirasakan dahulu saat bangsa ini kehilangan Bung Karno. Mari kita teruskan hal-hal baik kedua mendiang, Presiden RI pertama dan Presiden RI kedua.
Selepas kepergian Pak Harto, baiklah bangsa ini menjunjung hal-hal baik dan melupakan hal-hal buruk dari kepemimpinan Pak Harto. Mikul dhuwur mendhem jero, begitu filosofi Jawa yang dipegang teguh oleh Pak Harto sampai akhir hayatnya. Terima kasih Bung Karno yang telah menghantar bangsa ini masuk ke gerbang kemerdekaan. Terima kasih Pak Harto yang telah menuntun bangsa ini menjalankan pembangunan nasional. Teruslah berkarya untuk Bangsa dan Negara
Indonesia berduka. Presiden RI yang kedua, Jenderal Besar (Purn) TNI Soeharto telah berpulang ke Rahmatullah, Minggu 27 Januari 2008. Sebagai tokoh besar, Pak Harto meninggalkan banyak kesan, banyak kenangan, dan mungkin banyak kontroversi. Ibarat drama, ujung perjalanan hidup dari Bapak Pembangunan Indonesia ini penuh dengan “kisah besar”. Begitu pula yang dirasakan bangsa Indonesia tatkala puluhan tahun silam Bung Karno, Bapak Proklamator Indonesia berpulang. Suka tidak suka, senang tidak senang, Bung Karno dan Pak Harto adalah dua pemimpin besar Indonesia yang telah memberi “kenangan besar” kepada bangsa yang sama-sama mereka cintai.
Kepergian Pak Harto semestinya kita jadikan sebagai “gerbang batin” yang baru untuk melangkah menjadi bangsa yang tidak lagi terpecah oleh dendam politik-ideologis yang tidak mungkin terjembatani. Bangsa Indonesia kini memerlukan “rekonsiliasi nasional” dengan menimba hikmah dari kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto. Jangan lagi ada dendam yang diwarisi. Para pemimpin dan elite bangsa ini kiranya mampu melakukan cutting off, pemutusan terhadap realitas sejarah masa lalu yang sarat oleh dendam politik.
Mesti ada kemampuan dan keberanian kolektif serta sikap jiwa besar untuk menutup lembaran-lembaran kelam dari era dua rezim, Orde lama dan Orde Baru yang terwakilkan oleh sosok dan gaya kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto. Mari kita kenang semua hal baik yang ditinggalkan oleh Bung Karno dan Pak Harto, agar kita mampu berjalan dengan kepala tegak di pentas kehidupan global, demi menjaga harga diri kita sebagai bangsa yang bermartabat. Hukum memang mesti ditegakkan di negeri ini. Namun demikian, penegakan hukum tidak boleh terpenjara oleh dendam. Apalah guna memelihara dendam politik, padahal dendam hanya akan beranak pinak pada dendam yang baru?
Untuk itulah, generasi baru pasca kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto mesti mampu merebut momentum sejarah untuk membuat sejarah baru bagi negeri ini, yakni “menguatkan bangsa dan meneruskan pembangunan bangsa dengan modal persatuan nasional yang sejati” Ini hanya dapat dimulai dengan spirit dan nawaitu untuk melakoni rekonsiliasi nasional. Sehubungan dengan ini, bangsa Indonesia memerlukan leadership guna memulai langkah-langkah konkrit rekonsiliasi nasional.
Presiden SBY telah memberi bukti konkrit bagaimana seharusnya negara memperlakukan para mantan presiden. Bentuk penghomatan pemerintah kepada Pak Harto di saat kematiannya, sudah tepat. Begitulah semestinya negara memperlakukan pemimpin bangsa yang berjasa besar kepada negara dan bangsa. Ini modal awal untuk keluar dari lingkaran dendam politik-ideologis yang berkepanjangan. Indonesia berduka dengan kepergian Pak Harto, seperti yang dirasakan dahulu saat bangsa ini kehilangan Bung Karno. Mari kita teruskan hal-hal baik kedua mendiang, Presiden RI pertama dan Presiden RI kedua.
Selepas kepergian Pak Harto, baiklah bangsa ini menjunjung hal-hal baik dan melupakan hal-hal buruk dari kepemimpinan Pak Harto. Mikul dhuwur mendhem jero, begitu filosofi Jawa yang dipegang teguh oleh Pak Harto sampai akhir hayatnya. Terima kasih Bung Karno yang telah menghantar bangsa ini masuk ke gerbang kemerdekaan. Terima kasih Pak Harto yang telah menuntun bangsa ini menjalankan pembangunan nasional. Teruslah berkarya untuk Bangsa dan Negara
Menangkan Untuk Calon Gubernur Jawa Tengah 2008
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah yang juga calon Gubernur Jateng Bambang Sadono membantah adanya keterlibatan pengurus partai ini dalam "kampanye" pilgub yang dilakukan K.H. Dimyati Rois pada peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Minggu lalu (3/2)."Saya dicurigai, jangan-jangan penyebutan Muhammad Adnan oleh Mbah Dim (Dimyati Rois) di Masjid Agung itu karena ada titipan dari Partai Golkar. Itu tidak benar," kata Bambang dalam pelatihan saksi-saksi pilgub di Kantor DPD Partai Golkar Jateng, Semarang, Rabu.Menurut dia, tidak ada orang yang berani meminta Mbah Dim untuk menyampaikan pesan, agar ketika berbicara di depan massa nahdliyin di MAJT, kiai dari Kendal ini menyebut nama Muhammad Adnan dan meminta mereka untuk mengingat wajah Adnan, setidaknya hingga 22 Juni 2008, saat pencoblosan pilgub.Tetapi, menurut Bambang, apa yang disampaikan Mbah Dim di MAJT itu menunjukkan dukungan besar yang diberikan dia kepada duet Bambang-Adnan. Mbah Dim ketika di MAJT meminta warga NU mengingat wajah cawagub Adnan yang akan maju dalam pilgub berpasangan dengan Bambang Sadono. Adnan sampai saat ini masih tercatat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah NU Jateng dan dosen FISIP Undip Semarang.Sejak awal, Mbah Dim memang memberi dukungan kepada pasangan ini, bahkan duet ini sebelumnya juga sudah dikenalkan kepada para santri yang diasuh Mbah Dim.Namun "kampanye" di MAJT tersebut merupakan dukungan terbuka yang pertama kali dilakukan Mbah Dim di depan warga NU, yang memiliki aspirasi politik beragam termasuk dalam Pilgub Jateng.Bambang di depan ratusan saksi pilgub Partai Golkar mengungkapkan ucapan Mbah Dim kepada dirinya beberapa waktu lalu yang mengatakan tidak pernah meragukan soliditas Golkar.Meskipun demikian, Golkar tetap sangat serius mempersiapkan diri menghadapi setiap pilkada termasuk Pilgub Jateng, mulai dari pengurus tingkat kecamatan hingga DPP."Pesan Pak Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar), DPP beserta seluruh kader akan 'all out' memenangkan pasangan yang diusung Golkar," kata Bambang.Di tempat sama, Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono mengatakan, pasangan calon jangan terlalu percaya diri bisa memenangi pilgub karena optimisme berlebihan bisa menjadi awal kekalahan.Ia mengingatkan, jangan menjelek-jelekkan calon lain karena sikap ini justru malah mengurangi dukungan pemilih. "Bicara visi dan misi yang realistis saja, agar rakyat tertarik," kata mantan Wakil KSAD itu.Mengenai target perolehan suara duet Bambang-Adnan, Sumarsono juga menyebutkan angka moderat, hanya sekitar 7-8 juta pemilih atau sekitar 30-40 persen.Ia memperkirakan, dari sekitar 26 juta pemilih pilgub, setelah dikurangi angka golput, suara sah sekitar 18 juta dan dari jumlah ini 30-40 persen bisa diraih jago Partai Golkar."Strateginya, untuk di daerah yang Golkar punya dukungan, tim sukses akan berjuang 'all out', namun untuk daerah yang sedikit dukungan, kita tetap kampanye namun hanya satu atau dua kali," katanya.Strategi serupa juga dilakukan Golkar ketika kampanye Pilpres 2004 di Bali. Karena bukan basis massa Golkar, partai berlambang pohon beringin ini hanya satu-dua kali kampanye di Pulau Dewata.
Langganan:
Komentar (Atom)
